Konstitusi di Indonesia

         Konstitusi adalah sejumlah aturan-aturan dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang dibentuk  untuk mengatur fungsi pemerintah berdasarkan pada UUD 1945. Atau secara gamblangnya konstitusi adalah ketetapan aturan tertinggi pada sebuah negara.                          Di indonesia konstitusi yang digunakan adalah UUD 1945 dan dasar negaranya adalah pancasila.kedudukan konstitusi dengan adanya UUD baik penguasa dapat mengetahui aturan/ketentuan  pokok mendasar mengenai ketatanegaraan. Intinya konstitusi harus disepakati bersama.
           Perubahan konstitusi atau UUD yaitu:
Secara revolusi, pemerintahan baru terbentuk sebagai hasil revolusi ini yang kadang – kadang membuat sesuatu UUD yang kemudian mendapat persetujuan rakyat.
Secara evolusi, UUD/konstitusi berubah secara berangsur – angsur yang dapat menimbulkan suatu UUD, secara otomatis UUD yang sama tidak berlaku lagi.
Keterkaitan antara dasar negara dengan konstitusi yaitu: keterkaitan antara dasar negara dengan konstitusi nampak pada gagasan dasar, cita – cita dan tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan UUD suatu negara. Dasar negara sebagai pedoaman penyelenggaraan negara secara tertulis termuat dalam konstitusi suatu negara
Keterkaitan konstitusi dengan UUD yaitu: Konstitusi adalah hukum dasar tertulis dan tidak ter tulis sedangkan UUD adalah hukum dasar tertulis. Uud memiliki sifat mengikat oleh karenanya makin elastik sifatnya aturan itui makin baik, konstitusi menyangkut cara suatu pemeritahan diselenggarakan, Kita lihat dan amati  sekarang apakah konstitusi memang benar-benar berdasarkan pada UUD 1945 atau bahkan hanya sebagai ketentuan hukum saja.apakah adanya mahkamah konstitusi bisa digunakan sebagai tempat kita mengadu tentang masalah hukum.

Menyikapi Pemimpin Non-muslim

            Sebagaimana yang kita ketahui sekaraang,masyarakat Jakarta sedang bergembira.pasalnya,mereka baru saja mendapatkan pemimpin yang selama ini diimpikan.

            Namun dibalik kegembiraan tersebut,ada satu masalah yang selama ini tidak banyak difikirkan oleh masyarakat.masalah tersebut memang tidak terlalu serius jika kita fikir secara rasional namun kebanyakan dari kita merupakan mayoritas muslim yang pemikirannya hanya bertumpu pada hukum agama.

            Bagaimana mungkin kita yang orang muslim dipimpin oleh orang non muslim?.secara adat istiadat saja atau bahkan sejarah membuktikan hampir seluruh pemimpin di indonesia seorang muslim.kita nalar saja,pemimpin yang muslim saja belum bisa mengayomi masyarakat yang mayoritas muslim.apalagi seorang non muslim,apakah beliau bisa diterima secara lapang dada oleh masyarakat.karena kita mengetahui sendiri bagaimana ciri masyarakat muslim di Indonesia.

            Kita balik lagi kepemimpin yang non muslim, wakil Gubernur DKI Jakarta yaitu Basuki Thahaja Purnama. beliau berasal dari kaum non muslim.kita nalar saja pemimpin jangan dilihat dari agama apa,suku apa,ras apa,marga apa.tapi lihatlah hasil dari kepemimpinan orang tersebut.bukankah Indonesia negara demokrasi.kita berhak memilih apa yang kita yakini asal keyakinan itu tidak merugikan orang lain. kalau dilihat dari segi agama,memang benar pemimpin dari golongan yang bukan muslim selalu ditentang karena dengan alasan semisal saat sholat Jum’at, bagaimana mungkin imam sholat jum’at ternyata bukan orang muslim.pemimpin harus bisa membaur dengan masyarakat,dilihat dari sisi keyakinan saja sudah berbeda.yang satu keyakinan saja masih ditolak.contohnya presiden perempuan kita ibu Megawati,beliau saja banyak yang menginginkan untuk mundur padahal beliau adalah seorang muslimah.alasan itu hanya karena perempuan tidak akan mungkin mengimami pada saat sholat.

            Pemimpin bukan hanya berbaur pada saat hari raya saja tetapi pemimpin yang benar dan bijaksana adalah pemimpin yang ada disaat masyarakat membutuhkan.jadi pemimpin itu muslim atau bukan muslim tapi lihatlah hasil kerjanya.

“Pemimpin bukanlah orangnya tapi hasil kerjanya”